Selangkah Lagi, Laporan Sajad Ukra ke Nikita Mirzani Masuk P21

Selangkah Lagi, Laporan Sajad Ukra ke Nikita Mirzani Masuk P21

–>

Suara. com – Medina Moesa, istri Sajad Ukra mengaku sampai saat ini keterangan suaminya terhadap Nikita Mirzani masih terus berjalan di Polda Metro Jaya.

Bahkan kabarnya, berkas laporan Sajad Ukra terhadap Nikita Mirzani telah masuk ke tahap P19. Letak melengkapi beberapa kekurangan sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

“Yang di Krimum itu sudah P19, kemarin saya dapat informasi dari Polda, Krimum, katanya anaknya sudah diperiksa satu kali, jadi harus diperiksa lagi setelah itu baru terangkat ke P21, ” ungkap Medina Moesa saat ditemui di tempat Polres Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2020).

Baik laporannya berjalan cukup lama, Medina Moesa tetap berharap kasusnya bisa segera disidangkan dalam waktu depan ini.

Nikita Mirzani bersama-sama putranya, Azka Raqilla Mawardi. [Instagram]

“Proses hukumnya memang berjalan langsung. Kan dilaporinnya cukup lama akan tetapi prosesnya berjalan terus. Mudah-mudahan sih sidangnya bisa berlangsung secepatnya sebab hampir p21, ” sambungnya.

Ditambah, tempat juga menjelaskan kalau Sajad Ukra masih terus memantau kasus tersebut lewat pengacaranya.

“Dia (Sajad) sudah menganjurkan segalanya kepada lawyer-nya, jadi (Sajad) selalu dapat dapat up date dari lawyer-nya, bu Elsa, ” beber Medina Moesa.

Medina Moesa pun memastikan pihaknya sudah tidak akan melaksanakan pemeriksaan. Kini tinggal penyidik menutup segala kekurangan yang diminta sebab pihak kejaksaan.

“Nggak (ada pemeriksaan). Tersebut bakal segera P21. Karena anaknya sudah diperiksa, tapi karena masih ada pendalaman lagi jadi jadi nggak akan lama bakal p21, ” jelasnya.

Seperti diketahui, Nikita Mirzani dilaporkan Sajad Ukra atas perkiraan pencemaran nama baik dan dugaan penelantaran anak. Laporan itu telah terdaftar dengan nomor TBL/6728/XII/2018/PMJ/Dit. Reskrimsus.

Sajad Ukra melaporkan Nikita Mirzani dengan pasal 310 KUHP dan 311 KUHP dan atau pasal 27 (3) dan pasal 45 (1) dan Pasal 29 JO urusan 45 (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.